Page 47 - ebook_Berpikir Bersama Artificial Intelligence
P. 47
integritas, dan akuntabilitas. Peran tersebut tidak berpindah
kepada sistem AI hanya karena sebagian proses kerja
dibantu oleh teknologi.
Bagi saya, pesan yang terkandung dalam undang-
undang ini sangat jelas. Negara memberikan kewenangan
kepada ASN, bukan kepada Artificial Intelligence. Karena
kewenangan berada pada ASN, maka tanggung jawab hukum
juga tetap berada pada ASN.
Apa Kata Hukum Administrasi?
Sebagai seseorang yang mempelajari hukum
administrasi negara, saya selalu kembali kepada satu prinsip
dasar. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dinilai
bukan hanya hasilnya, tetapi juga proses pengambilan
keputusannya.
Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan dan
tindakan pejabat pemerintahan harus berpedoman pada
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-
asas tersebut antara lain meliputi kepastian hukum,
kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak
menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan
umum, dan pelayanan yang baik.
Ketika saya membaca asas kecermatan, saya langsung
teringat pada penggunaan AI. Apakah menerima begitu saja
hasil AI tanpa memeriksa kembali sumber hukumnya dapat
dikatakan sebagai tindakan yang cermat?
37
Berfikir Bersama Artificial Intelligence
