Page 41 - ebook_Berpikir Bersama Artificial Intelligence

Dengan demikian, menggunakan komputer, internet,
aplikasi perkantoran, maupun AI pada dasarnya merupakan
cara untuk melaksanakan tugas. Yang menjadi ukuran bukan
teknologinya, melainkan apakah penggunaan teknologi
tersebut tetap menghasilkan pelayanan publik yang
profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Undang-Undang ASN juga menegaskan bahwa ASN
menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa,
sehingga setiap penggunaan teknologi harus mendukung
fungsi tersebut, bukan justru mengurangi kualitasnya.
Jika Undang-Undang ASN menjelaskan siapa yang
bertanggung jawab, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan
bagaimana keputusan pemerintahan harus diambil.
Sebagai seseorang yang mempelajari hukum
administrasi negara, saya melihat undang-undang ini
sebagai salah satu fondasi terpenting dalam memahami
penggunaan AI di lingkungan pemerintahan.
Undang-undang tersebut menempatkan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman

dalam setiap tindakan dan keputusan administrasi
pemerintah. Di antara asas yang sangat relevan dalam
konteks AI adalah asas kepastian hukum, kecermatan, tidak
menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan
akuntabilitas.
Artinya, meskipun AI mampu memberikan
rekomendasi atau membantu menyusun konsep keputusan,

31

Berfikir Bersama Artificial Intelligence